Heboh silang sengketa pendapat seputar polemik Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta -RUUK DIY- yang merebak belakangan ini di ruang publik bukanlah suatu hal yang mengagetkan di tengah situasi politik dan ekonomi dunia seperti sekarang ini.

Suatu masa dimana dunia telah berada dibawah hegemoni kelompok Zionisme meniscayakan hadirnya oligarki kekuasaan dengan menempatkan kekuatan kapital sebagai konduktor dari orkestrasi politik dan ekonomi dunia yang senantiasa mendendangkan lagu demokrasi.

Menyoal RUUK Yogyakarta, apa yang disampaikan oleh SBY dengan memperhadapkan demokrasi dan monarkhi secara diametral adalah sebuah upaya sistematis yang by design dilakukan untuk mengeliminasi eksistensi monarkhi dan aristokrasi persis seperti yang telah digariskan dalam Protocols of Zion ‘manual guide book‘ kaum Yahudi Zionis yang terdiri dari 24 protokol.

Keinginan kaum Yahudi Zionis untuk menghancurkan institusi monarkhi dan aristokrasi yang dikuasai oleh para GOYIM –sebutan kaum Yahudi kepada kaum non Yahudi– secara eksplisit dan terang benderang telah diamanatkan dalam Protocols of Zion. Dalam beberapa protokol disebutkan antara lain :

• Protokol 1
  • paragraf 26, “In all corners of the earth the words “Liberty, Equality, Fraternity,” brought to our ranks, thanks to our blind agents, whole legions who bore our banners with enthusiasm. And all the time these words were canker-worms at work boring into the well-being of the GOYIM, putting an end everywhere to peace, quiet, solidarity and destroying all the foundations of the GOY States. As you will see later, this helped us to our triumph: it gave us the possibility, among other things, of getting into our hands the master card – the destruction of the privileges, or in other words of the very existence of the aristocracy of the GOYIM, that class which was the only defense peoples and countries had against us. On the ruins of the natural and genealogical aristocracy of the GOYIM we have set up the aristocracy of our educated class headed by the aristocracy of money. The qualifications for this aristocracy we have established in wealth, which is dependent upon us, and in knowledge, for which our learned elders provide the motive force.”

• Protokol 3
  • paragraf 2,”The constitution scales of these days will shortly break down, for we have established them with a certain lack of accurate balance in order that they may oscillate incessantly until they wear through the pivot on which they turn. The GOYIM are under the impression that they have welded them sufficiently strong and they have all along kept on expecting that the scales would come into equilibrium. But the pivots – the kings on their thrones – are hemmed in by their representatives, who play the fool, distraught with their own uncontrolled and irresponsible power. This power they owe to the terror which has been breathed into the palaces. As they have no means of getting at their people, into their very midst, the kings on their thrones are no longer able to come to terms with them and so strengthen themselves against seekers after power. We have made a gulf between the far-seeing Sovereign Power and the blind force of the people so that both have lost all meaning, for like the blind man and his stick, both are powerless apart.”
  • paragraf 6,”The people, under our guidance, have annihilated the aristocracy, who were their one and only defense and foster- mother for the sake of their own advantage which is inseparably bound up with the well-being of the people. Nowadays, with the destruction of the aristocracy, the people have fallen into the grips of merciless money-grinding scoundrels who have laid a pitiless and cruel yoke upon the necks of the workers.”

• Protokol 5
  • paragraf 3,”In the times when the peoples looked upon kings on their thrones as on a pure manifestation of the will of God, they submitted without a murmur to the despotic power of kings: but from the day when we insinuated into their minds the conception of their own rights they began to regard the occupants of thrones as mere ordinary mortals. The holy unction of the Lord’s Anointed has fallen from the heads of kings in the eyes of the people, and when we also robbed them of their faith in God the might of power was flung upon the streets into the place of public proprietorship and was seized by us.”

• Protokol 6
  • paragraf 4,”The aristocracy of the GOYIM as a political force, is dead – We need not take it into account; but as landed proprietors they can still be harmful to us from the fact that they are self-sufficing in the resources upon which they live. It is essential therefore for us at whatever cost to deprive them of their land. This object will be best attained by increasing the burdens upon landed property – in loading lands with debts. These measures will check land- holding and keep it in a state of humble and unconditional submission.”
  • paragraf 5,”The aristocrats of the GOYIM, being hereditarily incapable of contenting themselves with little, will rapidly burn up and fizzle out.”

Menjadi jelas bahwa RUUK Yogyakarta yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah untuk kemudian dibahas di DPR adalah dalam kerangka menjalankan misi Yahudi Zionis untuk mengeliminasi kekuatan monarkhi dan aristokrasi yang tersisa atas nama demokrasi liberal.

Pemerintahan SBY sejak awal memang ditengarai sudah menjadi bagian dari konspirasi kepentingan rezim post modern kolonialisme imperialisme(posmokolim)-neolib yang ingin menguasai Indonesia. Beberapa sikap dan tindakan politik SBY bisa digunakan sebagai indikator untuk memahami secara langsung betapa SBY tak lebih hanyalah komprador dari kepentingan rezim posmokolim-neolib. Ketidak beranian SBY untuk bersikap konfrontatif terhadap Malaysia dalam kasus konflik Indonesia vs Malaysia, juga kontrak eksplorasi minyak blok Cepu kepada PT Exxonmobil yang merugikan rakyat Indonesia.

Belum lagi perjanjian Helsinki yang memberikan jalan bagi terjadinya proses Balkanisasi untuk melikuidasi Indonesia menjadi negara-negara kecil seperti yang telah diteorikan oleh Samuel P.Hutington dalam bukunya yang berjudul Clash of Civilization and The Remarking of World Order. Selain itu, Pergantian Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dengan Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih yang menjadi Direktur di Center for Biomedical and Pharmaceutical Research & Programme Development National Institute of Health Research & Development-MOH (Puslitbang Biomedis dan Farmasi) yang berkantor di Percetakan Negara-Jakarta satu areal dengan kantor NAMRU 2 (The US Naval Medical Reseach Unit Two) yang keberadaannya pernah digugat oleh Prof. Siti Fadilah Supari sebagai bentuk aktifitas intelijen yang dilakukan oleh AS di Indonesia.

Siti Fadilah Supari selama menjadi Menteri Kesehatan adalah sosok yang pernah menghebohkan dunia internasional dengan membongkar konspirasi tingkat dunia yang melibatkan WHO dan Amerika Serikat terkait dengan pengembangan virus flu burung H5N1 sebagai senjata biologi. Sementara Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih sendiri jelas-jelas made in USA keluaran S2 dan S3 Harvard University di bidang kesehatan masyarakat.

Selain catatan lama diatas, yang baru-baru ini masih ramai menuai reaksi keras pro dan kontra adalah terkait dengan penjualan asset negara PT Krakatau Steel dengan harga ‘miring’ kepada investor asing melalui proses IPO atas nama privatisasi BUMN. Berbagai tipu muslihat dilakukan untuk sekedar mengambil keuntungan jangka pendek sesaat demi kepentingan kelompok tertentu untuk menambah amunisi dan logistik menghadapi Pemilu 2014 dengan mengorbankan azas kemanfaatan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat dan negeri ini.

Beberapa contoh kasus diatas cukup representatif untuk digunakan melihat korelasi bahwa apa yang dilakukan SBY terhadap Kesultanan Yogyakarta melalui RUUK Yogyakarta tak hanya sebatas persaingan politik yang terjadi antara SBY dengan Sri Sultan HBX, namun lebih jauh daripada itu sesungguhnya adalah bagian dari hidden agenda Yahudi Zionis seperti yang diamanatkan dalam Protocols of Zion.

Jadi sangat bisa dipastikan bahwa wacana yang mengemuka tentang jabatan gubernur DIY yang selama ini secara otomatis dijabat oleh Sultan Yogyakarta pastinya akan digantikan oleh proses pemilihan gubernur seperti yang diusulkan dalam RUUK Yogyakarta melalui persetujuan DPR untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Inilah wajah sesungguhnya dari tirani demokrasi.

13 people like this post.

Like

Unlike

Popularity: 10% [?]

• RUUK Yogyakarta (193)
• ruuk diy (72)
• zionisme (51)
• RUUK (42)
• ruuk jogja (37)
• agenda zionis (26)
• diametral adalah (16)
• ruuk yogya (16)
• SBY zionis (13)
• itempoeti (10)