source : http://sbyinfo.files.wordpress.com

Seusai shalat jum’at, 5 Nopember 2010 bertepatan 10 hari setelah G. Merapi meletus pada 26 Oktober 2010, SBY melakukan rapat dengan para menteri terkait dengan bencana alam G. Merapi. Ada sejumlah keputusan yang diambil rapat tersebut, salah satunya adalah keputusan Presiden untuk mengambil alih penanganan tanggap darurat langsung dibawah koordinasi Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sesuai UU no. 24 tahun 2007 tentang pembentukan kelembagaan BNPB yang ditetapkan dengan peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008, Ketua BNPB yang memiliki otoritas setingkat menteri diberi kuasa penuh untuk melakukan koordinasi teknis lintas departemental dan wilayah guna mengambil langkah-langkah penanganan tanggap darurat. Dengan demikian, berbagai departemen dan institusi terkait termasuk TNI juga pemerintah daerah setingkat gubernur berada langsung di bawah koordinasi Ketua BNPB yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga menyampaikan bahwa dalam kerangka penanganan bencana G. Merapi, untuk sementara SBY akan berkantor di Gedung Negara Yogyakarta.

Keputusan tersebut diatas otomatis mengambil alih semua kendali penanganan tanggap darurat bencana G. Merapi yang selama ini dipegang langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Secara politis, dalam penanganan tanggap darurat bencana G. Merapi, Sri Sultan HB X tak lagi memiliki otoritas sebagai pemangku wilayah. Peran Gubernur DIY, seperti yang digariskan oleh SBY, hanya menjadi salah satu variabel pendukung yang berada di bawah koordinasi langsung Ketua BNPB.

Sekalipun SBY terinspirasi dan merindukan keberhasilan Presiden Chili, Sebastian Pinera, yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari rakyatnya bahkan ucapan selamat dari seluruh dunia mengalir ke Chili atas upayanya menyelamatkan 33 buruh tambang yang terjebak hampir selama lebih dua bulan di dalam tambang bawah tanah dengan kedalaman 700 meter; apapun berbagai alasan dan pertimbangan yang dikemukakan SBY dibalik keputusan tersebut tentulah penuh pembenaran yang serba masuk akal.

Namun di sisi lain, tak bisa dipungkiri, bencana letusan G. Merapi yang terjadi sejak 26 Oktober 2010 menjadi medan magnet yang mampu menyedot perhatian publik secara luas tidak hanya secara nasional bahkan internasional. Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam dan luar negeri secara intensif dari waktu ke waktu terus meliput perkembangan-perkembangan yang terjadi di tempat kejadian baik live maupun recorded dengan melibatkan narasumber-narasumber yang berkompeten.

Reporter-reporter media massa dengan aktif melakukan peliputan melalui wawancara langsung dengan berbagai narasumber untuk bisa menyajikan dengan lengkap apa yang sesungguhnya terjadi di tempat kejadian. Belum lagi berita-berita lain yang secara tidak langsung terkait dengan bencana G. Merapi seperti halnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah selebriti untuk mengumpulkan donasi bagi korban bencana. Hal ini tanpa disadari membuat bencana G. Merapi berubah menjadi panggung bagi siapapun yang ingin tampil dan muncul dalam berbagai pemberitaan yang ditonton dan dibaca oleh jutaan orang. Bagi mereka yang doyan pencitraan publik, tentu fenomena tersebut merangsang libido narsis untuk bisa menguasai panggung tersebut guna penctiraan diri dan sekaligus memastikan tak ada lagi pihak lain yang boleh memanfaatkannya.

Secara politis, ini adalah sebuah kesempatan untuk memperkuat pencitraan politik kalaupun tidak bisa dikatakan kampanye terselubung seperti halnya yang terlihat dengan banyaknya bendera-bendera partai politik juga munculnya tokoh-tokoh partai politik yang tampil memberikan bantuan lengkap dengan atribut partainya penuh dikelilingi oleh liputan media massa.

Terlepas dari sikap kritis Ormas Nasional Demokrat dibawah kepemimpinan Sri Sultan HB X dan Surya Paloh terhadap ketidak becusan SBY dalam menjalankan roda pemerintahan, juga adanya aroma persaingan kandidat capres yang pernah terjadi di Pemilu 2009 antara SBY dan Sri Sultan HB X; maka dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Presiden, keputusan SBY untuk mengambil alih kendali penanganan bencana G. Merapi dibawah Ketua BNPB adalah sebuah langkah politik yang piawai untuk mengeliminasi atau setidaknya meminimalisasi peran Sri Sultan HB X dalam proses penanganan bencana G.Merapi.

Betapa piawai langkah politik yang dilakukan oleh SBY mengingat keputusan tersebut diambil justru setelah hari ke-10 terhitung sejak meletusnya G. Merapi pada 26 Oktober 2010. Selain proses evakuasi penduduk ke wilayah yang lebih aman telah berjalan dengan baik, demikian pula keadaan para pengungsi di beberapa lokasi penampungan pengungsi di sejumlah wilayah di sekitar G. Merapi sudah tertangani oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun propinsi. Dengan demikian SBY tak perlu bersusah payah memulai dari awal dan hanya tinggal melanjutkan saja proses penanganan tanggap darurat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ditambah dengan kekuasaan sebagai Presiden yang dimilikinya, SBY tinggal memberikan finishing touch yang manis untuk memastikan dirinya muncul di panggung bencana G. Merapi sebagai bintang penyelamat diiringi standing ovation dari jutaan pemirsa dan pembaca media massa.

Yang pasti, sejak sabtu 6 Nopember 2010, tak akan ada lagi pernyataan-pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di media massa terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana G. Merapi.

Nuwun sewu Sultan, panggung itu kini milik SBY….

5 people like this post.

Unlike

Popularity: 4% [?]

• sri sultan hamengkubuwono x (20)
• sri sultan HB X (14)
• hb x (13)
• Perpres tanggap darurat Merapi (2)
• SBY merapi 2010 (2)
• politik sultan hamengkubuwono x (1)
• sejarah pembentukan sri sultan dan rapat pilkada (1)
• sri sultan hamengkubuwono x politik (1)
• sri sultan hb x dab sby (1)
• sultan merapi analisis (1)