source : http://padang-today.com

Siapapun yang mengikuti perkembangan berita pastinya cukup mahfum dengan peritiwa pembatalan kunjungan SBY ke Belanda seusai memimpin puncak peringatan HUT ke-65 TNI, 5 Oktober 2010.

Hanya beberapa saat sebelum pesawat tinggal landas tiba-tiba terjadi perubahan yang berujung pada pembatalan keberangkatan kunjungan resmi kenegaraan yang konon katanya sudah direncanakan sejak tahun 2007. Entah karena terinspirasi oleh Obama yang dua kali membatalkan kunjungannya ke Indonesia, SBY jadi latah ketularan -copycat- melakukan pembatalan juga.

Namun seusai adanya kepastian pembatalan keberangkatan, bertempat di ruang VVIP Room Bandara Halim Perdanakusuma, SBY langsung menggelar jumpa pers yang sempat diwarnai insiden “mic”. Dalam pidatonya SBY dengan jelas menyatakan bahwa alasan pembatalan terkait dengan digelarnya persidangan di Den Haag yang menerima permohonan RMS (Republik Maluku Selatan) untuk menggelar sidang pelanggaran HAM dengan tuntutan menangkap Presiden RI saat berada disana, “Ini menyangkut harga diri kita sebagai bangsa,” demikian pernyataan SBY.

Alasan tersebut kontan saja menyulut polemik di berbagai media massa seantero negeri termasuk juga media massa Belanda. Bagaimana tidak, sebuah kunjungan resmi kenegaraan yang sudah direncanakan sejak tahun 2007 tiba-tiba harus dibatalkan oleh sebuah manuver politik recehan kelas kutu kupret yang dilakukan oleh sebuah organisasi abal-abal sekelas RMS.

Berkat pembatalan tersebut, banyak media massa yang kemudian merasa perlu untuk melengkapi liputannya dengan mengungkap dan mengulas lebih jauh tentang profil RMS yang bisa membuat seorang SBY kebakaran jenggot sampai-sampai mengambil keputusan untuk membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda. Dalam hal ini RMS tentunya harus berterima kasih kepada SBY yang sudah memberikan efek gimmick luar biasa besar dan promosi gratis terhadap RMS di berbagai media massa akibat sikap reaksioner dan emosional yang diambil oleh SBY.

SBY berkontribusi besar terhadap munculnya kembali eksistensi RMS. RMS yang tadinya terlupakan jadi diingat kembali, bahkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu apa itu RMS. Parahnya lagi, RMS yang tadinya bukan apa-apa sekarang menjadi sesuatu yang penting. RMS yang cuma serpihan kecil dari sejarah masa lalu negeri ini sekarang menjadi sesuatu yang up to date lagi. Ini semua berkat SBY.

Lepas dari itu, pembatalan sebuah kunjungan kenegaraan bukanlah sebuah hal yang luar biasa walau juga tidak berarti itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan dengan mempertimbangkan secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek hubungan bilateral antar negara yang akan berpengaruh pada masa depan hubungan kedua negara. Pada konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia baik bilateral maupun multilateral, maka harga diri bangsa seharusnya ditempatkan dalam semangat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara bangsa lain demi mewujudkan perdamaian dunia atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kasus RMS dalam hal ini tentulah diluar konteks tersebut diatas, sikap SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda menjadi sesuatu yang out of context dan tidak relevan.

Paradoks dengan kasus insiden Malaysia-Indonesia yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia seharusnya dipandang sebagai sebuah sikap yang sangat bertentangan dengan semangat Indonesia untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara bangsa lain demi mewujudkan perdamaian dunia atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun sebaliknya dalam menyikapi kasus tersebut SBY malah bersikap lembek sama sekali tidak menunjukkan ketegasan yang mencerminkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Terkait dengan kunjungan SBY ke Belanda, banyak kalangan justru berharap ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Belanda mengingat sejatinya masih ada masalah fundamental yang selama ini belum tertuntaskan. Belanda yang selama ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949 sesuai dengan hasil Konperensi Meja Bundar), pada akhirnya bersedia memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang rencananya akan disampaikan pada saat kunjungan SBY ke Belanda.

Ini berarti sekaligus adalah pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang diperoleh dari hasil pemberian seperti halnya yang terjadi pada Malaysia. Tapi kemerdekaan yang direbut melalui sebuah perjuangan yang penuh dengan pengorbanan darah, keringat dan nyawa putera-puteri negeri ini. Ini tentu bukan sekedar sebuah kemenangan politik semata, namun lebih jauh daripada itu sesungguhnya adalah sebuah kemenangan moral bagi bangsa Indonesia.

Pengakuan resmi pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sejatinya lebih layak dipertimbangkan sebagai alasan utama bagi SBY untuk tetap berangkat ke Belanda mengingat ini jauh lebih signifikan menyangkut harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Pengakuan ini menempatkan Indonesia untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemerintah kerajaan Belanda dalam upaya menjalin hubungan bilateral yang lebih berwawasan mondial dan tak lagi diwarnai oleh memory kelam sejarah masa lalu.

Hal ini tentu tak sebanding dengan manuver politik RMS melalui pengadilan Den Haag yang justru menjadi pertimbangan utama SBY demi membatalkan kunjungannya ke Belanda. Disadari atau tidak, apa yang dilakukan oleh SBY sama halnya dengan memposisikan pemerintah kerajaan Belanda lebih rendah ketimbang RMS. Wajar saja jika pemerintah kerajaan Belanda merasa terhina akibat pembatalan tersebut. SBY lebih memilih untuk membawa bangsa ini bergerak mundur ke masa lalu dan bukan bergerak maju menuju masa depan.

Jika saja SBY tetap berangkat ke Belanda, ibarat sekali mendayung dua pulau terlampaui. Di satu sisi, masalah fundamental antara Indonesia–Belanda yang telah mengganjal sekian lama akhirnya terselesaikan dengan adanya pengakuan oleh pemerintah kerajaan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang juga sekaligus merupakan kemenangan moral bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain SBY justru menunjukkan kepada dunia bahwa RMS adalah sesuatu yang absurd, tidak eksis dan tidak berarti sehingga sama sekali tidak perlu ditanggapi apalagi secara berlebihan sampai-sampai harus membatalkan sebuah kunjungan kenegaraan.

Sekali lagi ini sebuah pembuktian betapa kualitas seorang SBY ternyata tidak fit dan proper sebagai seorang pemimpin apalagi negarawan. Terlepas dari bebrbagai kecurangan yang terjadi, tak bisa dipungkiri bahwa hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 telah memilih seorang Presiden dan Wakilnya, namun jelas bukan memilih seorang pemimpin apalagi negarawan. Yang dibutuhkan negeri ini sekarang adalah kepemimpinan -leadership- dan kenegarawanan -statemanship-, bukan hanya sekumpulan angka-angka statistik yang penuh rekayasa dan tipu daya sekedar untuk menjustifikasi dukungan rakyat atas nama demokrasi.

Lalu, jika menurut SBY alasan pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda karena, “Ini menyangkut harga diri kita sebagai bangsa”; rasanya kita semua patut bertanya-tanya, “‘harga diri kita sebagai bangsa’ yang mana yang dimaksud oleh SBY?”

2 people like this post.

Like

Unlike

Popularity: 3% [?]

• 3 harga diri bangsa indonesia (2)
• harga diri (2)
• harga diri bangsa (1)
• harga diri bangsa rendah (1)
• hasil persidangan 22 november 2011 rms (1)
• hasil putusan persidangan rms tanggal 23 november 2011 (1)
• sidang rms di den haag 22 november (1)