source : http://wakalanusantara.com

Bagaimana tidak muncul pertanyaan diatas jika tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri) ditukar dengan tujuh orang maling ikan dari Malaysia yang beroperasi di perairan Indonesia.

Peristiwa yang terjadi tepat dua hari menjelang peringatan Kemerdekaan Indonesia, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh patroli laut yang terdiri dari petugas gabungan DKP Kepri terhadap kapal berisi tujuh nelayan malaysia yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin. Marine Police Malaysia (MPM) malah balik menyergap dan meminta petugas DKP Kepri untuk melepaskan ke tujuh nelayan Malaysia. Permintaan ini kontan ditolak oleh petugas DKP Kepri dan dijawab dengan tembakan peringatan sebanyak dua kali oleh MPM. Akhirnya kapal nelayan Malaysia yang berisi petugas DKP Kepri direbut oleh MPM lalu dibawa ke Johor, sedang ketujuh nelayan yang berada diatas kapal DKP Kepri dibawa ke Batam.

Insiden ini berlanjut dengan proses negosiasi melalui jalur diplomasi bilateral yang berujung pada pertukaran tiga petugas DKP dengan tujuh nelayan Malaysia. Kejadian ini mengindikasikan betapa lemahnya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan hubungan internasional. Pemerintah Republik Indonesia nyata-nyata terbukti gagal menegakkan kedaulatan setiap jengkal tanah air ibu pertiwi.

Setelah hilangnya Sipadan dan Ligitan dari peta geopolitik Indonesia pada tahun 2002, dilanjutkan dengan insiden Ambalat tahun 2005 yang juga diincar oleh Malaysia, pemerintah Indonesia masih juga belum berbenah diri untuk melakukan upaya-upaya yang serius dalam mengamankan pulau terluar Indonesia.

Belum lagi kasus Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia pada tahun 2007, dan tari Pendet tahun 2009. Juga yang tak kalah parahnya, banyaknya kasus yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memperoleh perlakuan biadab di negeri jiran tak kunjung membuat pemerintah Republik Indonesia terdorong untuk melindungi warganegaranya. Ada 345 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia dimana sebagian besar adalah TKI. Padahal mereka adalah salah satu sektor penyumbang devisa negeri ini.

Itu semua menunjukkan lemahnya kepemimpinan bangsa ini yang tak lagi mampu melindungi warganegaranya dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negeri ini. Entah apa yang ada dibenak mereka yang ingin menjadikan SBY Bapak Kesejahteraan dan menginginkan SBY untuk memimpin lagi untuk periode ketiga ketika tak ada bukti nyata perbaikan yang fundamental atas harkat dan martabat bangsa ini.

Pemerintahan telah gagal, dan SBY sebagai presiden adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keterpurukan yang terjadi di negeri ini. Angka-angka statistik tak lagi cukup diketengahkan hanya untuk dipakai sebagai bedak dan gincu demi kepentingan politik pencitraan artifisial yang penuh dengan tipu muslihat.

Bangsa dan negeri ini butuh pemimpin seorang negarawan!!!
Bukan politisi kelas cecunguk!!!

2 people like this post.

Like

Unlike

Popularity: 2% [?]

• penangkapan tki malaysia (10)
• negara maling (10)
• komentar tentang negeri maling (5)
• makalah negeri maling (5)
• peta kepulauan nusantara (4)
• Negeri maling (3)
• potensi kelautan dan perikanan indonesia (3)
• maling (3)
• komentar dari negeri maling (3)
• geopolitik indonesia (3)