Konperensi Tingkat Tinggi tentang perubahan iklim baru saja selesai digelar di Kopenhagen, 7 Desember hingga 18 Desember 2009 dengan hasil yang mengecewakan.

Silang sengketa kepentingan antar negara diwarnai oleh polarisasi kutub kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konperensi tersebut, dari sebuah bocoran dokumen yang kemudian dikenal sebagai “The Danish Text” memicu terjadi silang pendapat antara negara maju dan negara berkembang.

Dokumen yang ditengarai ber-subjudul “The Copenhagen Agreement”, menawarkan langkah-langkah untuk tetap menjaga rata-rata kenaikan suhu global dua derajat celsius diatas tingkat pre-industrial. Atas dokumen tersebut, negara-negara berkembang mengeluarkan pernyataan keras bahwa negara-negara maju telah melakukan pembahasan setengah kamar dan membuat kesepekatan sepihak hanya berdasar pada kepentingan mereka tanpa melibatkan negara-negara berkembang.

Lumumba Stanislaus Di-Aping, Juru bicara negara-negara berkembang (G-77), menyoroti dokumen tersebut, “sebagai sebuah teks yang sangat tidak berimbang dan secara sengaja diniatkan untuk sungguh-sungguh mengabaikan bahkan melanggar negosiasi yang telah dilakukan selama dua tahun. Dokumen tersebut sama sekali tidak memasukan usulan-usulan dan suara negara-negara berkembang”.

Menurut The Guardian, harian terbitan Inggris, dari hasil analisa yang dilakukan terhadap dokumen tersebut oleh negara-negara berkembang tercatat ada beberapa isu penting diantaranya :

• Memaksakan terhadap negara-negara berkembang untuk menyetujui pengurangan emisi secara spesifik juga langkah-langkah yang bukan merupakan bagian dari perjanjian PBB yang asli.
• Membagi negara-negara miskin dengan menciptakan sebuah kategori baru dari negara-negara berkembang yang disebut sebagai “the most vulnerable”.
• Melemahkan peran PBB dalam menangani “climate finance”.
• Tidak membolehkan negara-negara miskin untuk menghasilkan lebih dari 1,44 ton karbon per orang hingga tahun 2050, sementara di sisi lain membolehkan negara-negara kaya untuk menghasilkan 2,67 ton karbon per orang.

Dari gambaran tersebut diatas semakin terbukti bahwa kekuatan Posmo Kolonialisme-Imperialisme tidak pernah berhenti untuk selalu berupaya memperbesar dominasi dan hegemoninya dalam kerangka terciptanya Tata Dunia Baru – The New World Order, NOVUS ORDO SECLORUM.

Lantas apa peran dan kontribusi delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh SBY pada konperensi tersebut khususnya dalam kerangka mengemban amanat pembukaan UUD’45 untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ???

2 people like this post.

Unlike

Popularity: 7% [?]

• copenhagen climate change (19)
• politik luar negeri bebas aktif (4)
• 15th United Nations climate change conference (3)
• dokumen koes plus jadul (2)
• hasil copenhagen international climate change (1)
• indonesia di un climate change conference copenhagen (1)
• Kopenhagen 2009 perjanjian climate change (1)
• sby copenhagen climete conference (1)
• SKANDAL GALUNGGUNG (1)