Setelah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang cukup kontroversial dengan menempatkan Menteri Kesehatan made in USA, Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, DR.PH., SBY-Boediono nampaknya tengah menyiapkan “kejutan” baru. Kejutan tersebut rupanya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sejak sebelum pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tatkala SBY mengumumkan nama-nama anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, SBY menegaskan bahwa menteri-menteri tertentu akan didampingi oleh wakil menteri. Langkah politik ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di sejumlah kalangan mengingat dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama sejak dibentuknya Kabinet Pembangunan I (1968–1 973) sampai pembentukan KIB I (2004), belum pernah muncul wakil menteri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD 1945, selama dua kabinet pertama (1968–1978), hanya dikenal istilah ”menteri” dan ”menteri negara”. Perbedaannya, menteri memimpin departemen, sedangkan ”menteri negara” tidak memimpin departemen tertentu.

Rupa-rupanya SBY ingin menduplikasi langkah-langkah politik Soeharto yang semasa Kabinet Pambangunan III (1978-1983) selain membentuk menteri dan menteri negara, juga memunculkan posisi baru, yaitu ”menteri koordinator” dan ”menteri muda”.

Langkah politik ini agaknya memang sudah dipersiapkan secara matang oleh SBY yang sudah terlebih dulu menyiapkan payung hukum atas langkah politiknya. Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam pasal 10 menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Dengan adanya posisi wakil menteri, lebih terbuka kesempatan bagi SBY untuk menempatkan orang-orang yang telah mendukungnya dalam Pilpres 2009 sebagai bentuk balas budi. Sehingga peluang untuk munculnya barisan sakit hati dari mereka yang sudah merasa berjasa kepada SBY namun tidak kebagian posisi di kekuasaan bisa diminimalkan dengan menempatkan mereka sebagai wakil menteri.

Selain itu potensi oposisi dari parlemen jalanan pun bisa diredam dengan memberikan jatah wakil menteri kepada beberapa mantan aktifis gerakan baik angkatan 80′an maupun kepada mantan aktifis angkatan 98 yang sudah tidak kuat menahan libido untuk segera bersetubuh dengan kekuasaan dan menikmati buah reformasi.

Nampak jelas dengan langkah politik tersebut, SBY ingin memastikan kekuasaan mutlak berada dalam genggamannya. Semua potensi oposisi dimarginalkan untuk mengurangi kemungkinan adanya upaya yang bisa mengganggu jalannya kekuasaan.

Adalah sebuah keniscayaan dalam situasi dimana kekuasaan hampir absolut ada pada genggaman SBY, terbuka lebar kemungkinan akan adanya manuver politik yang jauh lebih kontroversial demi memuluskan ambisinya untuk menjadi Presiden RI yang ketiga kalinya.

Semoga alam segera bertindak…..

3 people like this post.

Unlike

Popularity: 10% [?]

• Politik balas budi (6)
• nama menteri dan jabatanya (5)
• Balas budi (2)
• nama-nama menteri kabinet indonesia bersatu jilid 2 dgn jabatanya (2)
• nama-nama menteri yang jabatanya tahun 2009-2014 (2)
• sejarah politik balas budi (2)
• istilah menteri (1)
• nama menteri dan jabatanya periode 2009 - 2014 (1)
• nama-nama mentri dan jabatanya tahun 2009-2014 (1)