Susunan kabinet telah diumumkan oleh Presiden SBY malam ini tepat pada pukul 22.30. Cukup banyak muka-muka baru walaupun banyak juga muka-muka lama dengan kemasan baru.

Tapi apapun itu, nampaknya SBY punya “keleluasaan” untuk menggunakan secara penuh hak prerogatifnya dalam menyusun kabinetnya. Situasinya sangat berbeda dengan semasa SBY terpilih 2004 yang harus “membagi” hak prerogatifnya dengan Wakil Presiden M. Jusuf ‘JK’ Kalla sebagai mitra koalisi strategis yang digandengnya untuk masuk ke dalam bursa capres-cawapres 2004-2009.

Dengan perolehan suara Partai Demokrat pada Pileg 2009 yang sangat dominan, SBY tak lagi perlu mencari cawapres dari kalangan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Namun demikian, “keleluasaan” yang dimiliki tetap tak bisa sepenuhnya digunakan mengingat SBY tetap membangun koalisi taktis dengan beberapa partai politik second layer pendukungnya seperti PKB, PKS, PAN maupun PPP.

Oleh karena itu, kue kekuasaan pun harus rela dibagikan dalam bentuk jatah menteri kepada partai-partai politik pendukungnya yang tergabung dalam koalisi taktis. Di menit-menit terakhir pun, demi memuluskan penguasaan di legislatif, SBY juga menerima dengan tangan terbuka Partai GOLKAR dibawah kepemimpinan Ketua Umum baru Aburizal Bakrie untuk bergabung dalam barisan pendukungnya dengan memberi jatah kursi menteri kepada Partai GOLKAR.

Nampak dengan jelas bahwa SBY dengan cantik membagi kue kekuasaan untuk meraih dukungan politik secara penuh baik di eksekutif maupun di legislatif dari berbagai kekuatan partai politik yang ada di dalam negeri.

Yang tak kalah ciamik, SBY tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan politik dalam negeri dengan menggalang dan menggulung partai-partai politik untuk bergabung dalam barisannya, tetapi SBY juga mampu mengakomodasi kepentingan politik luar negeri dan internasional (kepentingan asing) yang ingin memastikan bahwa Indonesia tetap di dalam kendali dan hegemoni mereka.

Beberapa nama yang masih dipertahankan seperti halnya Sri Mulyani yang mewakili kepentingan IMF, Mari Elka Pangestu, mantan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan salah satu lembaga kajian yang selama ini berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan AS di Indonesia.

Selain itu juga Purnomo Yusgiantoro, orang terkaya di Indonesia, yang selama ini secara terus menerus setia duduk menjabat sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) walaupun terjadi beberapa kali pergantian Presiden Indonesia adalah titipan kartel perusahaan minyak dunia untuk mengamankan kepentingan mereka terhadap potensi energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Yang mengherankan, setelah beberapa kali Purnomo Yusgiantoro dititipkan sebagai Menteri ESDM, kali ini Purnomo Yusgiantoro justru dititipkan sebagai Menteri Pertahanan yang sangat jauh berbeda lingkup kompetensinya dengan departemen ESDM yang sekian lama dipegangnya. Tentu saja ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, ada hidden agenda apa yang akan dimainkan oleh Purnomo Yusgiantoro untuk kepentingan asing dalam konteks kepindahannya ke bidang pertahanan?

Indikasi lain yang sangat kuat dan terlihat jelas adanya kepentingan asing yang ikut bermain dalam penyusunan kabinet adalah dengan digantinya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang pernah menghebohkan dunia internasional dengan membongkar konspirasi tingkat dunia yang melibatkan WHO dan Amerika Serikat terkait dengan pengembangan virus flu burung H5N1 sebagai senjata biologi.

Akibat manuvernya terhadap perlakuan diskriminatif soal flu burung, AS dan WHO sampai-sampai mengubah kebijakan fundamentalnya yang sudah dipakai selama 50 tahun. Dalam bukunya yang berjudul “It’s Time for the World to Change”, Prof. Siti Fadilah Supari membongkar habis persekongkolan yang dilakukan oleh AS dan WHO dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, AS

Surat kabar mingguan The Economist bahkan menyebut apa yang dilakukan Prof. Siti Fadilah Supari sebagai, “peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi.” Lebih dari itu, The Economist London malah menempatkan Fadilah sebagai tokoh pendobrak yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak flu burung. “Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi, ” tulis The Economist.

Ironisnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukannya mendukung dan bangga atas prestasi menterinya, malah memintanya untuk menarik buku tersebut dari peredaran. Diam-diam Pemerintah AS dikabarkan menjanjikan imbalan peralatan militer berupa senjata berat atau tank jika Pemerintah RI bersedia menarik buku setebal 182 halaman itu. Maka tak mengherankan jika dalam kabinetnya yang sekarang ini, SBY tidak lagi mempertahankan Prof. Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan demi mendapatkan dukungan politik internasional (kepentingan asing).

Masih ingin lebih jelas lagi? Mari kita lihat siapa pengganti Prof. Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan. Nama yang dipilih SBY adalah Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, DR.PH. Siapakah dia? Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, DR.PH adalah Direktur di Center for Biomedical and Pharmaceutical Research & Programme Development National Institute of Health Research & Development-MOH (Puslitbang Biomedis dan Farmasi) sejak Februari 2007.

Lembaga Puslitbang Biomedis dan Farmasi ini berkantor di Percetakan Negara, Jakarta satu areal dengan kantor NAMRU 2 (The US Naval Medical Reseach Unit Two) yang keberadaannya pernah digugat oleh Prof. Siti Fadilah Supari sebagai bentuk aktifitas intelijen yang dilakukan oleh AS di Indonesia.

NAMRU 2 adalah sebuah lembaga riset yang berada dibawah kendali Angkatan Laut AS. Keberadaan NAMRU di Indonesia terhitung sejak 1968 paska kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto dengan rezim Orde Barunya. Kemudian pada tahun 1991, AS menaikkan status NAMRU yang tadinya setingkat detasemen menjadi tingkat komando. Pada saat bersamaan status NAMRU di Filipina diturunkan, dan bahkan akhirnya ditutup pada 1994. NAMRU di Jakarta ditampilkan seolah-olah sebagai lembaga riset kemanusiaan. Bahkan dengan meminjam tangan WHO, NAMRU ditetapkan sebagai pusat kolaborasi untuk berbagai penyakit di Asia Tenggara.

“Selama ini saya tidak tahu apa-apa yang dilakukan NAMRU, hanya tahu sebagian kecil aktivitas mereka,” tutur Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kepada harian Kompas. “Selama ini NAMRU jalan sendiri, mereka punya program sendiri. Ke depan mudah-mudahan lebih transparan. Kalau mau kerjasama, MOU harus saling menguntungkan, jelas untuk rakyat.”

Apa yang terjadi dengan Prof. Siti Fadilah Supari tentunya bisa memberikan gambaran tentang kabinet apa yang sebenarnya dibentuk oleh SBY untuk menjalankan kekuasaannya. Rasanya sulit kita menaruh harapan bahwa dalam 5 tahun ke depan bangsa dan negeri ini akan menjadi lebih baik.

Tak bisa dipungkiri bahwa SBY memang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia yang ikut Pemilu 2009, namun yang saat ini terlintas dalam hati sanubari adalah, “Untuk siapa sebenarnya SBY bekerja? Rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia? Ataukah kepentingan asing?”

Mungkin itu sebabnya negeri ini dilanda bencana terus menerus.

Like

Unlike

Popularity: 16% [?]

• susunan kabinet soeharto (13)
• susunan kabinet indonesia bersatu 2010 (8)
• sejarah kabinet indonesia (5)
• susunan kabinet indonesia bersatu periode 2004-2009 (4)
• susunan kabinet demokrasi PANCASILA (3)
• sejarah kabinet indonesia bersatu (3)
• sejarah kabinet (3)
• susunan kabinet yang dibentuk presiden soeharto pada tahun 1968 (3)
• kabinet indonesia (2)
• susunan kabinet filipina 2010 (2)