Koalisi Untuk Kekuasaan

Posted by itempoeti on August 31, 2009

Gegap gempita pesta dansa demokrasi telah usai. Panitya penyelenggara telah memutuskan pasangan pedansa yang terbaik dari hasil pilihan langsung penonton. Sayangnya pilihan tidak dilakukan lewat SMS seperti halnya kontes-kontes unjuk suara dan tubuh yang selama ini diltayangkan di layar kaca.

Apapun itu, KPU telah memutuskan bahwa pasangan SBY-Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan keunggulan suara yang cukup signifikan. Jangan tanya bagaimana caranya memperoleh suara, karena itu tidak lagi penting buat para penggila kekuasaan.

Yang jelas, ini bukan akhir permainan, namun justru awal dari kelanjutan babak baru permainan politik yang penuh dengan aroma kekuasaan yang memabukkan. Setelah legislatif terpilih, lalu Presiden dan Wakil Presiden juga terpilih, maka tahap berikutnya adalah positioning kekuasan.

Ibarat permainan kartu, kartu yang telah selesai dimainkan dikumpulkan, ditata dan dikocok ulang untuk kemudian dibagikan kembali. Komposisi kartu yang baru dibagikan tentu berbeda dengan komposisi kartu pada permainan sebelumnya. Yang tadinya lawan bisa menjadi kawan, karena ada sejumlah kue kekuasaan yang diperebutkan untuk dinikmati. Postulat lama masih tetap berlaku, “Di dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.” Kepentingan untuk berkuasa.

Setidaknya ada 39 posisi menteri dan setingkat menteri yang akan diperebutkan oleh para penggila kekuasaan yang terus bermanuver di bawah kibaran panji-panji partai politiknya. Jika komposisi kabinet diasumsikan sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah komando SBY-JK, maka kurang lebih ada 4 Menteri koordinator (Menko), 20 Menteri departemen, 10 Menteri negara, 5 pejabat setingkat Menteri yaitu : Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur BI.

Belum lagi jabatan-jabatan Ketua dan Wakil Ketua MPR-RI, Ketua dan Wakil Ketua DPR-RI, Ketua dan Wakil Ketua DPD-RI, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Direktur Utama dan Direktur-Direktur BUMN; yang kesemuanya adalah lahan-lahan yang siap untuk dikapling-kapling oleh para Parai Politik.

Partai-partai politik yang sejak awal sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung pencalonan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden tentunya sudah mengantungi voucher kekuasaan yang bisa ditukar dengan sejumlah kursi menteri di kabinet. Partai-partai seperti PAN, PPP, PKB dan PKS tentu berada di baris pertama antrian pembagian jatah menteri.

Lalu bagaimana dengan partai-partai yang menjadi lawan politik SBY-Boediono dalam Pilpres yang baru lalu. Tak kurang ada 4 Partai politik yang terbilang signifikan untuk diperhitungkan. Partai GOLKAR(PG)-Partai Hanura yang mengusung JK-Wiranto dan PDIP-Partai Gerindra yang mengusung Mega-Prabowo. PDIP dan PG adalah dua partai yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga setelah Partai Demokrat dalam tahap pemilihan legislatif. Itu artinya, keduanya memiliki jumlah kursi parlemen yang sangat signifikan.

Bagi SBY-Boediono, merangkul keduanya dengan membagikan sedikit porsi kue kekuasaan rasanya jauh lebih menguntungkan ketimbang harus beroposisi dengan keduanya yang hanya akan membuat parlemen menjadi pengganggu atas bebagai kebijakan yang nantinya akan dijalankan oleh SBY-Boediono.

Peristiwa adegan peluk dan cium yang dilakukan oleh SBY dan Taufik Kiemas seusai Pidato Presiden 16 Agustus 2009 di gedung MPR-RI yang baru lalu adalah sebuah sinyalemen dari adanya keinginan SBY untuk menggandeng PDIP. Tampaknya gayung bersambut tak bertepuk sebelah tangan, Taufik Kiemas pun berbalas pantun dengan memberikan puja dan puji sundul langit terhadap pidato SBY.

Lalu bagaimana dengan Megawati Soekarnoputri yang siapapun di republik ini tahu bahwa sampai saat ini Megawati tidak bisa memaafkan SBY yang dianggap sudah menusuknya dari belakang tatkala SBY mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2004 padahal disaat itu SBY masih menjabat sebagai Menko Polkam dari Presiden Megawati? Tentu itu sama sekali bukan persoalan bagi PDIP untuk bisa ikut mencicipi kue kekuasaan.

Karena sekalipun Megawati secara de jure adalah Ketua Umum PDIP, namun secara de facto siapapun juga tahu bahwa yang mengendalikan PDIP adalah Taufik Kiemas. Fenomena terjadinya eksodus sejumlah kader elit PDIP seperti Laksamana Sukardi dan Haryanto Taslam Cs. yang kemudian mendirikan partai baru bernama Partai Demokrasi Pembaruan, juga disebabkan oleh adanya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh PDIP tersebut. Selain itu, jangan lupa pula bahwa selama 5 tahun kemarin PDIP telah mengambil peran sebagai oposisi di parlemen tanpa merasakan nikmatnya kue pembagian kekuasaan. Wajar saja jika sekarang ini PDIP jadi merasa sangat ‘lapar’ kekuasaan.

Jabatan Ketua Umum MPR-RI nampaknya menjadi bidikan Taufik Kiemas untuk duduk bertengger menikmati kue kekuasaan.

Lalu bagaimana dengan Partai Golkar, nampaknya Jusuf Kalla harus menerima nasib di-Akbar Tanjung-kan karena dianggap telah gagal untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu kemarin. Jusuf Kalla dipaksa untuk menerima ‘karma’ atas apa yang dialkukannya terhadap Akbar Tanjung 5 tahun yang lalu.

Penggantian Jusuf Kalla dalam Munas Partai Golkar bulan Desember yang akan datang adalah sebuah keniscayaan bagi munculnya Aburizal Bakrie Menko bidang Perekonomian kabinet Indonesia Bersatu sebagai Ketua Umum baru Partai GOLKAR. Sudah bisa dipastikan hubungan manis yang sudah terbangun selama 5 tahun dengan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu akan berlanjut terus.

Bagi Aburizal Bakrie secara pribadi, merapat ke barisan ke SBY-Boediono adalah sebuah keharusan demi mengamankan kepentingannya terkait dengan perusahaannya yang mengakibatkan terjadinya kasus lumpur LAPINDO yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat Sidoarjo-Porong dan sekitarnya.

Yang agaknya ironis adalah Partai Gerindra dan Partai Hanura. Dengan perolehan suara Pemilu legislatif hanya sekitar kurang lebih 5 %, bargaining posisi keduanya sangatlah tidak siginifikan untuk merapat ke kubu SBY-Boediono. Di mata SBY-Boediono, dengan adanya PDIP dan PG serta PAN, PPP, PKB dan PKS yang sudah lebih dulu bergabung; Partai Gerindra dan Partai Hanura tidak lagi penting.

Jika benar, Prabowo mendapat tawaran untuk menjadi Menteri Pertanian dalam kabinet yang akan dibentuk oleh SBY-Boediono, maka sesungguhnya ini justru merupakan pelecehan bagi Prabowo yang dalam Pilpres kemarin maju sebagai Calon Wakil Presiden. Apalagi ketika sama-sama aktif di dinas ketentaraan, sesungguhnya Prabowo jauh lebih berprestasi ketimbang SBY.

Demikian pula dengan Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa-masa akhir pemerintahan Soeharto, bagaimanapun juga ada hambatan psikologis yang sangat mengganggu ketika harus dipimpin oleh SBY yang juga adalah mantan anak buahnya semasa aktif di dinas ketentaraan.

Cukup dengan dukungan PDIP, PG, PAN, PPP, PKB dan PKS di parlemen yang ditukar dengan sejumlah kursi di kabinet; SBY dengan Partai Demokratnya tanpa kesulitan menguasai mayoritas kursi parlemen. Itu artinya, apapun kebijakan eksekutif dalam hal ini SBY sebagai Presiden, bisa dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari legislatif meski sekalipun kebijakan itu tidak berpihak bahkan menyengsarakan rakyat.

Dengan kendali penuh SBY atas parlemen, maka tidak sulit bagi SBY untuk mendorong terjadinya proses amandemen dengan mencabut ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut.

Selamat datang Orde Baru Jilid II !!!