Menjelang Pemilu, wacana yang berkembang tentang siapa yang akan jadi Presiden makin marak dimana-mana. Berbagai fora dan ruang publik seperti terjajah oleh thema tentang siapa yang bakal naik jadi Presiden.

Dari hasil lawatan di dunia maya, fenomena ini juga kental terlihat di berbagai blog. Pro dan kontra dengan berbagai analisa pembenaran tentu disertakan sebagai bentuk dukung mendukung dan tolak menolak yang berbuah silang pendapat dengan ditingkahi oleh komentar-komentar yang seringkali berubah menjadi cacian yang tak bermartabat.

Masih munculnya wajah-wajah lama, baik masih dalam kemasan lama maupun kemasan baru di bursa kandidasi Presiden ditambah munculnya beberapa wajah baru yang mengandalkan kemampuan public relation dan komunikasi massa penuh tebar pesona, saling berebut untuk membius kesadaran publik.

Namun sayangnya dalam sistem politik yang ada sekarang ini dimana ruang demokrasi konon katanya terbuka lebar bagi terciptanya sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan pada akhirnya tetap menyisakan kesenjangan politik yang diskriminatif. Aturan-aturan yang tidak tertulis ternyata jauh lebih mengikat ketimbang aturan legal konstitusional.

Aturan legal konstitusional yang mengatakan bahwa setiap warganegara memliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, pada praktek politiknya ternyata dihambat oleh aturan-aturan politik yang tidak tertulis. Menggunakan hak untuk dipilih ternyata jauh lebih mahal biayanya ketimbang hak untuk memilih yang nyata-nyata sangat murah. Hak untuk dipilih mensyaratkan adanya ketersediaan modal sosial yang besar.

Modal sosial yang dimaksud disini adalah bentuk dukungan publik agar minimal bisa ikut bertarung di Pemilu. Modal sosial dimanifestasikan dalam bentuk ketersediaan dukungan suara riil yang dikonsolidasikan melalui kerja-kerja politik dengan menggunakan alat politik dan jejaring politik. Modal sosial bisa dibangun melalui social and political influence yang tentunya memakan proses panjang dan waktu yang lama, apalagi jika dilakukan dalam skala nasional. Namun secara instan, modal sosial juga dapat dibangun dalam waktu yang cepat dengan menggunakan financial influence tentu dengan syarat adanya ketersediaan modal dana dalam jumlah yang sangat besar. Ibarat Candi Sewu yang dibangun dalam waktu semalam dengan kekuatan spiritual, dukungan publik pun bisa diciptakan dalam waktu semalam dengan kekuatan uang.

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto yang sangat despotis, sentralistik dan otoritarian; tidak ada satu orangpun di republik ini yang memiliki kesempatan untuk membangun modal sosial dengan menggunakan social and political influence mengingat setiap upaya yang dilakukan untuk memunculkan kepemimpinan alternatif langsung diberangus dan ditindak secara represif dan opresif dengan tuduhan subversif oleh Soeharto dan gerombolannya.

Kini setelah 10 tahun lebih Soeharto turun dari singgasana kepresidenan, tidak ada satupun orang memiliki modal sosial yang dibangun dengan social and political influence. Oleh karena itu, dalam Pemilu yang akan datang tentu yang muncul hanyalah orang-orang yang memiliki financial influence. Ironisnya, bagaikan lingkaran setan, orang-orang yang memiliki financial influence justru adalah orang-orang lama yang semasa Soeharto ikut mendapatkan previlese untuk bisa menimbun pundi-pundi uangnya.

Artinya, Pemilu sebagai sebuah proses demokrasi masih menjadi pseudo democracy -demokrasi semu- ketika proses demokrasi yang terjadi didasarkan oleh financial influence.

Realita politik ini harus menyadarkan kita betapa demokrasi politik yang terjadi saat ini pada akhirnya secara diskriminatif hanya memberikan hak dipilih kepada segelintir orang saja yang memiliki modal dana cukup besar. Sedang bagi mereka-mereka yang memiliki kualitas, kapasitas serta komitmen kerakyatan dan kebangsaan tapi tidak memiliki modal dana, harus cukup puas dengan duduk manis dan menikmati hak memilih yang masih tersisa untuk dimiliki.

Ini sekaligus adalah pembuktian ketika demokrasi hanya berada di wilayah demokrasi politik tanpa menyertakan demokrasi ekonomi, maka pada saat itulah sesungguhnya kekuasaan bukan lagi dari, untuk dan oleh rakyat.

Tetapi kekuasaan dari uang, untuk uang dan oleh uang.

Selamat berdemokrasi dan sukseskan Pemilu !!!

1 person likes this post.

Like

Unlike

Popularity: 1% [?]

• fenomena politik aliran menjelang pemilu 2009 (19)
• makalah fenomena politik aliran menjelang pemilu 2009 (3)
• pemilu 2009 yang tidak demokratis (2)
• presiden yang menggunakan pseudo demokrasi (1)