source : http://winmit.blogdetik.com/

Penyelenggaraan Pemilu yang akan segera dilaksanakan beberapa bulan mendatang nampaknya tinggal menunggu waktu saja.

Soal apakah Pemilu cuma Pseudo-Demokrasi, nampaknya tidak lagi penting. Apalagi ketika akhirnya Pemilu hanya menghasilkan kekuasaan dari uang, untuk uang dan oleh uang yang jelas-jelas antidemokrasi, nampaknya itu juga tidak lagi penting. Intinya, apapun hasilnya untuk rakyat, Pemilu harus jalan atas nama demokrasi.

Walaupun begitu, bagi mereka yang punya akal sehat dan budi nurani tentu akan diusik oleh sebuah pertanyaan yang muncul, “Kepemimpinan model apa yang lahir dari Pemilu sebagai sebuah proses demokrasi yang ternyata antidemokrasi?”

Tentu pertanyaan ini menjadi sangat penting mengingat 5 tahun ke depan, kebijakan negara yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan hajat hidup 250 juta rakyat Indonesia dengan seluruh kekayaan alamnya berada di tangan pemimpin yang nanti akan terpilih.

5 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam suatu periode kekuasaan. BJ Habibie yang sempat berkuasa kurang dari 5 tahun karena menggantikan Soeharto yang dipaksa turun ketika itu, ternyata bisa membuat Timor Timur lepas dari Indonesia. Demikian pula dengan penjualan Indosat dan Telkomsel semasa Megawati yang naik menggantikan Gus Dur. SBY sendiri juga melakukan hal yang sama dengan menjual BUMN PT Semen Gresik kepada Cemex. Belum lagi soal pengelolaan blok Cepu yang seharusnya lebih menguntungkan dikelola sendiri oleh Pertamina malah dilepas kepada Exxon. Kasus blok Cepu, walaupun ini terjadi pada masa pemerintahan SBY, namun keterlibatan Rizal Malarangeng –salah satu Capres Pemilu 2009- dalam proses negoiasi ini sangat signifikan.

Wajar jika karena keterlibatannya dalam mensukseskan keberhasilan Exxon mendapatkan blok Cepu lantas saat ini Rizal Malarangeng yang lulusan Ohio State University –Ohio Connection- punya dana yang begitu besar untuk mendanai berbagai iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun TV juga pemasangan billboard besar-besaran di seputaran Semanggi salah satu lokasi strategis di jantung jakarta. Belum lagi dana yang dikeluarkan untuk memproduksi acara ‘Save Our Nation’ di salah satu stasiun TV yang berlogo mirip logo CIA.

Beberapa catatan kecil diatas seharusnya mampu membuka kembali memory kolektif yang cenderung terkena amnesia untuk bisa lebih memahami betapa signifikan peran kepemimpinan nasional dalam menentukan arah kebijakan negara 5 tahun ke depan menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan hajat hidup 250 juta rakyat Indonesia dengan seluruh kekayaan alamnya.

Seperti pepatah lama yang mengatakan, “Hanya keledai yang terantuk dua kali dalam lubang yang sama..”, tentu karena bukan keledai, selayaknya ada semangat dan keinginan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Bukan hanya sekedar tidak mengulang kesalahan dengan memilih orang yang sama untuk kedua kalinya, namun yang lebih prinsip dan mendasar adalah untuk tidak mengulang paradigma dan cara berpikir lama yang digunakan sehingga tidak lagi melahirkan pilihan yang merugikan kepentingan rakyat dan bangsa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Paradigma lama dengan hanya melihat kemasan dan tampilan fisik yang mengecoh, visi-misi yang menyesatkan, popularitas semu yang di-create oleh kecanggihan Public Relation melalui iklan-iklan politik di media massa serta jargon-jargon dan janji-janji kampanye yang jauh lebih memabukkan dan merusak kesadaran ketimbang mengkonsumsi narkoba, tidak lagi bisa digunakan sebagai benchmark untuk memilih orang yang tepat untuk memimpin rakyat, bangsa dan negara ini.

Di sisi lain, cara berpikir lama yang dengan taqlid memberhalakan sebuah keyakinan bahwa pergantian kepemimpinan seolah-olah hanya dimungkinkan satu-satunya melalui proses Pemilu harus mulai ditinggalkan. Dari begitu banyak cara untuk mengupayakan terjadinya sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan, Pemilu hanyalah salah satu diantaranya.

Selama paradigma dan cara berpikir lama yang digunakan, maka pada akhirnya rakyat dalam setiap proses politik akan selalu terjebak untuk diposisikan dan diperankan hanya sebagai obyek politik, bukan subyek politik dari sebuah proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pemimpin yang terlahir dari proses politik seperti ini tidak akan pernah berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius dalam mencari kepemimpinan alternatif yang sungguh-sungguh berkarya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Perlu ada paradigma dan cara berpikir baru yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi dengan membuka ruang kesadaran melalui jejak rekam –track record- dari setiap calon pemimpin atas karya-karya kerakyatan dan kebangsaannya dan bukan janji-janji politik yang belum terbukti.

Artinya, rakyat menjatuhkan pilihan-pilihannya didasarkan atas pembuktian terhadap komitmen kerakyatan dan kebangsaan dengan langsung mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh para calon presiden sekecil apapun. Sekali lagi, bukan dengan melakukan perjudian yang untung-untungan atas dasar janji-janji politik yang masih harus dibuktikan kebenarannya ketika sudah terpilih menjadi Presiden, namun dengan karya-karya nyata yang sudah dilakukan.

Memang, saat ini dengan kecanggihan Public Relation melalui iklan-iklan politik yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya upaya manipulasi dalam rupa kemasan yang disuguhkan sedemikian rupa untuk mencitrakan seolah-olah ada karya nyata yang telah dilakukan. Namun dalam era informasi yang sudah sedemikian terbuka, kontrol publik juga menguat ketika terjadi kebohongan di ruang publik.

Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dan Sri Sultan HB X misalnya, tidak serta merta bisa mengarang-ngarang cerita seolah-olah telah berkarya untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Wiranto, semasa menjabat sebagai Pangab, tak bisa menutup jejak masa lalunya yang telah memerintahkan penembakan terhadap mahasiswa ketika terjadi peristiwa Semanggi 1998. Demikian pula dengan Prabowo, mantan Dankopasus dan Pangkostrad, beserta pasukan Mawarnya yang berada dibalik kasus penculikan aktivis dan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Sutiyoso semasa menjabat sebagai Pangdam Jaya (SBY sebagai Kasdam Jaya) dengan kasus penyerangan terhadap kantor PDI –dikenal dengan peristiwa ‘kudatuli’- yang mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak. Tak terkecuali juga Sri Sultan HB X, dengan penjualan asset-asset keraton yang tidak ternilai harganya sebagai warisan budaya.

Kesemuanya itu adalah jejak rekam yang sudah menjadi informasi publik tanpa bisa lagi ditutup-tutupi.

Selain paradigma baru, cara berpikir baru dengan pendekatan contingency untuk membuka ruang pilihan cara yang lebih progresif revolusioner dan ekstrakonsitusional guna mendobrak kesalahan sistemik yang sudah akut dan berakar-urat tidak lagi perlu diharamkan dalam upaya mencari solusi alternatif untuk mendapatkan kepemimpinan alternatif.

Pada akhirnya semua terpulang kepada rakyat, kepada kita semua atas pilihan-pilihan yang ada. Setiap pilihan walaupun bukan pilihan yang dilematis tetaplah menyertakan resiko dan konsekuensi yang sepadan.

Jer basuki mawa bea.., menegakkan kebenaran perlu pengorbanan……

1 person likes this post.

Like

Unlike

Popularity: 1% [?]

• kepemimpinan dalam pemilihan umum 2009 (2)
• analisis penembakan mahasiswa trisakti (1)
• ekstrakonstitusional adalah (1)
• penembakan trisakti fakta (1)
• pergantian kepemimpinan adalah sebuah proses yang wajar (1)
• proses pemilu dan kepemimpinannya (1)
• pseudo demokrasi di indonesia (1)
• pseudo demokrasi indonesia (1)